Pada tanggal 6 Maret 2019 lalu Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di gelar di Banjarmasin tepatnya di Gedung Mahligai Pancasila, Jl Suprapto, Antasan Besar Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan dengan mengusung tema tentang "Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar yang mencakup Kesehatan, Desa dan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Forum ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. 

Apa itu Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)?

FMB9 atau Forum Merdeka Barat 9 adalah forum resmi pemerintah dalam menyampaikan informasi strategis, kebiakan lintas sektoral, dan klarifikasi isu yang berkembang di masyarakat. Para menteri dan pemimpin lembaga diminta untuk menyosialisasikan program strategis kementrian melalui FMB9 ini. 

FMB9 juga merupakan forum dialig antara menteri, pemimpin lembaga, bersama jurnalis dari berbagai media untuk menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat. FMB9 ini sendiri dikoordinasikan oleh Kemenkominfo dan dapat dilaksanakan di Kementerian/Lembaga/Daerah.

Apa Manfaat dari FMB9?

Manfaat yang didapat dengan adanya forum diskusi ini adalah untuk merespon isu yang berkembang di publik, menyampaikan program dan prestasi pemerintah, mengurai krisis komunikasi publik.

Apa Tujuan dari FMB9?

Dengan adanya FMB9 ini dimaksudkan agar dapat menadi ajang interaksi langsung insan pers untuk mengklarifikasi dan menggali informasi dari pemerintah.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar di Kota Banarmasin kemarin diinisoasi oleh Diten IKP Kemkominfo, acara tersebut digelar dengan mengundang para jurnalis dan wartawan berbagai media, blogger hingga vlogger yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya yang dimulai dari jam 08.30 hingga 12.00 WITA.

Acara forum diskusi tersebut pertama-tama dibuka oleh Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Siti Meiningsih dan dalam forum tersebut menghadirkan 4 orang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu : Bapak Mohammad Rudiansyah (Pengamat Kesehatan), Bapak Tubagus Achmad Choesni (Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK), Bapak Nurul Fajar Desira (Kepala Bappeda Kalimantan Selatan), Bapak Marjuki (Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Kemensos.

Dalam Forum diskusi FMB9 ini membahas tentang Layanan Dasar yang memiliki 3 indikator, yaitu : Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit Bersalin, Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Apotek, dan Ketersediaan dan Akses ke SMA atau Sederajat. Program ini merupakan program layanan dasar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjangkau keseluruh pelosok tanah air dengan hasil yang signifikan.

Masalah yang diangkat dalam forum ini selain kesehatan, desa dan pendidikan juga membahas masalah kemiskinan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu juga dibahas program yang disusun dan diimplementasikan pemerintah pusat sebagai konsepsi Nawa Cita, serta sejauh mana impact dari realisasi Program Pelayanan Dasar yang dibuat oleh pemerintah bagi masyarakat untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan hasil nyata dari Program Layanan Dasar di Kalimantan Selatan pada umumnya.

Paparan pertama dari Bapak Tubagus Achmad Choesni dari Deputi Bidang Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK yang menyampaikan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berberapa program yaitu menyasar pada 

- Kualitas Hidup Manusia Indonesia (Keseahteraan): Penanggulangan kemiskinan, Program jaminan dan kompensasi sosial, Pelayanan kesehatan, Pelayanan pendidikan dan agama, Pembangunan keluarga, Perlindungan kaum marjinal, Pengelolaan dampak bencana.

- Kapabilitas Manusia Indonesia (Pemberdayaan) : Pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan keluarga, Science dan tecno park, Revitalisasi pendidikan vokasional.

- Karakter Manusia Indonesia : Gerakan revolusi mental, Penguatan pendidikan karakter.

Selain itu pemerintah juga berkomitmen meningkatkan hidup penduduk 40% terbawah dengan beberapa upaya dan program yang sudah di jalankan pemerintah seperti PBI-KIS (Kesehatan), KIP dan Beasiswa (Pendidikan), Pemenuhan Kebutuhan Pangan (RASTRA/BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (PKH). Selain itu juga ada beberapa bantuan lainnya dari pemerintah untuk masyarakat seperti subsidi listrik, gas, perbaikan rumah, dan bansos lainnya.

Pemerintah juga berupaya dalam peningkatan pendapatan masyarakat dengan berbagai program seperti : Program Usaha Ekonomi Produktif, Program Kelompok Usaha Bersama, dan Lain-lain dengan kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Paparan kedua disampaikan oleh Bapak Marjuki selaku Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Kemensos, beliau menyampaikan tentang berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, seperti : Bantuan Bersyarat PKH, Bantuan Sosial Pangan BPNT dan Rastra, Penanganan Bencana Alam, Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, dan Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Sosial Dasar.

Paparan ketiga disampaikan oleh Bapak Nurul Fajar Desira selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa hal yang disampaikan beliau yaitu tentang gambaran umum Provinsi Kalimatan Selatan, progress capaian pembangunan Kalimantan Selatan meliputi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2017 yang mengalami peningkatan ditiap tahunnya, Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2018 yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2018 yang sempat mengalami peningkatan ditahun 2017 dan kembali mengalami penurunan ditahun 2018, serta Perkembangan Status Desa Tahun 2016-2017.

Beliau juga memaparkan berbagai pembangunan di bidang sosial di Kalimantan Selatan, yaitu : Pembagian Sembako, Sharing Dana PKH, Tagana Masuk Sekolah, Rehabilitasi Sosial Rumah Layah Huni, Tanggap Bencana, Pembangunan Inklusi Untuk Disabilitas. Sedangkan capaian program kesehatan untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2018, dan angka prevalensi stunting di Kalimantan Selatan mengalami penurunan 11.04% dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu Kalimantan Selatan juga berhasil memecahkan Rekor Muri untuk Isi Piringku Bagi Ibu Hamil yang bekerjasama dengan TP PKK, DISLUTKAN, DKP dan DINKES.

Pemerintah Provinsi Kalsel juga berhasil dalam Sinergi Pembangunan Pemerintah Pusat - Daerah - Desa, yaitu dengan menurunnya angka jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sejak tahun 2016 hingga 2017 dengan membangun Jalan Desa, Irigasi, Jembatan, Pasar Desa, Penahan Tanah, Tambatan Perahu, Air Bersih, MCK, Embung, Irigasi, PAUD, POLINDES, Posyandu, BUMDES, dan Raga Desa dengan menggunakan Dana Desa.

Selain pembangunan desa, pemerintah Provinsi Kalsel juga memiliki program di bidang pendidikan yang meliputi BOSDA, Beasiswa Miskin APBD, Beasiswa Miskin APBN. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan yaitu dengan membuat Perpustakaan Keliling, Pusat Layanan Autis, dan Beasiswa.

Atas keberhasilan pemerintah melaksanakan berbagai program dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dibidang Layanan Dasar (kesehatan, desa, dan pendidikan) tersebut tidak heran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan menerima banyak penghargaan.

Paparan Keempat disampaikan oleh Bapak Mohammad Rudiansyah selaku Pengamat Kesehatan dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, beliau menyampaikan tentang Pelayanan Kesehatan di Era Milenial, Revolusi Industri 4.0, Globalisasi yang isinya seputar Hasil Riskesdas 2018 tentang trend penyakit menular yang naik dibanding Riskesdas 2013 dan Indikator GERMAS (Aktifitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok) belum menunjukkan perbaikan dibanding Riskesdas 2013. 

Selain itu beliau juga memaparkan tentang AFTA (Persetuuan Zona Perdagangan ASEAN), tujuan AFTA, Sistem Pendidikan Dokter, dan Kompetensi Dokter. Bapak Mohammad Rudiansyah juga memaparkan keinginannya tentang pendidikan kedokteran di masa depan seperti : penguatan sistem pendidikan kedokteran, mutual recognition agreement dokter dan dokter spesialis bahkan subspesialis Indonesia di tingkat ASEAN dan Internasional, serta penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Selain harapan pendidikan kedokteran di masa depan, beliau juga memaparkan tentang permasalahan yang terjadi dalam sistem pelayanan medik di Indonesia yang dipengaruhi oleh rendahnya keterangkauan biaya, geografis dan pengetahuan hingga kesenjangan pelayanan medik antar daerah dan berbagai permasalahan lainnya, serta kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mewujudkan Kalsel Sehat, hingga sekarang dan capaian yang sudah berhasil dicapai oleh pemerintah diantaranya : Angka Kematian Ibu (AKI) selama tahun 2018, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (Akaba), dan Prevalensi Stunting yang masing-masing angkanya mengalami penurunan selama tahun 2018.

Setelah selesai acara pemaparan dari narasumber, kemudian dibuka sesi diskusi atau tanya jawab dengan para jurnalis, wartawan, dan blogger/vlogger yang sudah hadir. Ada 3 pertanyaan yang diajukan untuk narasumber terkait, yaitu tentang pelayanan kesehatan BPJS, peran pemerintah terkait penanganan sektor pertanian di Kalsel dan upaya pemerintah untuk mengangkat derajat petani karena profesi petani yang cenderung/rentan miskin, penyebab kemiskinan bertambah menurut BPS di Kalsel.

Narasumber tekait, yaitu Bapak Mohammad Rudiansyah menjawab tentang pelayanan BPJS untuk pelayanan yang dibedakan dengan yang umum di rumah sakit mungkin saja karena faktor prioritas, pasien mana yang haruss didahulukan berdasarkan tingkat keparahan penyakit, selain itu seharusnya rumah sakit tidak membeda-bedakan pelayanan yang ada kepada pasien pengguna BPJS dengan pasien umum, untuk kelas BPJS yang membedakan hanya fasilitasnya saja (seperti kamar) bukan perbedaan pelayanan yang diterima pasien. Namun demikian diharapkan kedepannya Kementerian Kesehatan dan BPJS hendaknya melakukan perbaikan lagi pada sistem dan pengelolaannya.

Untuk penanganan sektor pertanian di Kalsel dan tingkat kemiskinan yang bertambah di Kalsel di jawab oleh narasumber terkait yaitu keluarga petani diberikan perlindungan seperti PKH dengan syarat, Kemenkeu juga mengcover orang-orang miskin dan rentan miskin. Sedangkan tentang meningkatnya jumlah kemiskinan di Kalsel disebabkan oleh adanya inflasi yang terjadi di tahun 2017 dikarenakan pada saat Bulan Juni - Juli Lebaran bersamaan dengan Tahun Ajaran Baru, namun setelah itu pada tahun 2018 tingkat kemiskinan kembali menurun di Kalsel.

Sesi tanya jawab ditutup sekitar jam 12.00 WITA dan dari Forum Diskusi ini dapat disimpulkan bahwa ada banyak keberhasilan dan capaian yang diraih oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah mengenai Layanan Dasar (Kesehatan, Desa, Pendidikan) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khsusnya di Kalimantan Selatan, namun dibalik keberhasilan tersebut juga masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau dibenahi terkait sistem, pengelolaan dan lainnya yang menadi pekerjaan rumah pemerintah kedepannya.

Diharapkan forum diskusi ini akan terus ada dan terus dijalankan untuk dapat mempermudah dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat melalui para jurnalis agar dapat mengetahui sejauh mana pencapaian program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah di daerah masing-masing, dan hal-hal apa saja yang masih perlu dibenahi.

Untuk info lebih lengkap dan ingin menonton streaming acara tersebut kalian bisa mengunungi situs web dan sosial media dari FMB9 :

Web : www.fmb9.id

IG : FMB9ID

FB : FMB9_Indonesia

Twtitter : FMB9ID